bagi kalian yang mau berhenti menggunakan nomor tertentu atau suka gonta-ganti kartu SIM namun tidak mau dibatasi dengan peraturan pemerintah baru yang membatasi pendaftaran kartu SIM per individu, berikut ini rangkuman cara unreg data kalian untuk setiap operator:

Operator	Cara UNREG
Telkomsel	SMS dengan format:  UNREG#NoHP ke 4444 Atau dengan kode USSD *444#
XL	SMS dengan format:   UNREG#NoHP ke 4444 Atau dengan kode USSD *123*4444#
Indosat	SMS dengan format:   UNPAIR#No_HP# ke 4444
Tri	Akses web https://registrasi.tri.co.id pilih UNREG

Semoga Bermanfaat!

Artikel ini saya tulis sebagai bentuk keisengan yang bermula dari matinya nomor IM3 yang sudah dipakai selama 7 tahun terakhir, sebenarnya tanda-tanda tersebut sudah mulai terlihat sejak beberapa hari yang lalu ketika seorang teman ingin menelpon namun tidak bisa karena “nomor tidak terdaftar”, saat itu aku mengabaikannyai karena sudah sangat sering terjadi mungkin ini hanya gangguan seperti biasa ditambah tidak ada notifikasi sama sekali dari pihak Indosat jika nomor saya akan masuk masa tenggang. Namun keesokan harinya tiba-tiba kartu IM3 tidak ada sinyal samasekali. Awalnya aku masih mengira ini gangguan normal karena di daerah sini memang sinyal indosat terkadang tidak stabil. Namun setelah direstart dan coba menanyakan ke teman yang menggunakan IM3 di area yang sama mereka tidak mengalami masalah. Akhirnya cara terakhir yang aku coba yaitu mengisi ulang pulsa dan ternyata status nomor tersebut tidak terdaftar, fix nomor yang sudah menemani saya sejak zaman kuliah ini mati total.

Setelah membaca beberapa artikel online ternyata masih ada harapan untuk reaktivasi nomor tersebut yaitu dengan mengajukan reaktivasi ke gerai oredoo/indosat. Nah langsunglah saya pergi ke gerai oredoo terdekat dan setelah bertanya ternyata ada ketentuan baru dimana nomor saya nanti akan menjadi pasca bayar ditambah harus bundle dengan HP plus paket pulsa atau kuota minimal setahun. Mendengar hal ini aku hanya ketawa saja dan langsung pamit, ya inilah akibat dari persaingan pasar yang semakin ketaat. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini pengaturan mengenai maksimal penggunaan nomor ponsel per orang sudah diatur, begitupula dengan persaingan harga/tarif yang semakin diperketat untuk menyehatkan persaingan pasar. Dulu pertama kali aku menggunakan IM3 pertimbangan utamanya adalah murahnya paket sms dan telpon sampai kemudian muncul berbagai operator baru yang sangat tidak rasional dalam menawarkan paket sms/telpon. Disinilah strategi keunggulan harga sangat bermain. Namun dilain sisi pengguna telkomsel (terutama kalangan eksekutif swasta , pegawai kantoran, dan kalangan ekonomi ‘atas’ lainnya) masih setia karena layanan dan kualitas sinyal yang kuat.

Seiring waktu berjalan, dengan semakin maju dan murahnya teknologi internet berbagai operator seluler kemudian melakukan berbagai diferensiasi, paket SMS dan telpon mulai meredup dan kalah dengan paket internet, chat dan social media yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Akhirnyapun akupun saat itu membeli kartu XL untuk koneksi internet sedangkan IM3 masih dipertahankan karena nilai historis dan untuk berbagai keperluan registrasi. Karena nomor im3  ini sangat jarang sekali digunakan akhirnya aku lupa untuk mengisi pulsa dan ya hanguslah sudah. Untuk mengembalikan nomor ini aku dihadapkan pada opsi untuk menganti kartu ke Pascabayar bundling paket internet/pulsa selama 1 tahun, apakah ini worth? Buat aku sih tidak karna aku tidak butuh tambahan handphone dan langganan internet baru. akhirnya aku memutuskan untuk berganti ke operator lain. Namun sejumlah pertanyaan masih menggaung didalam kepalaku Kenapa Indosat ‘memaksa’ konsumen untuk membeli paket dan harus menjadi pascabayar?.

ada beberapa kemungkinan jawaban yaitu indosat ingin mengamankan pendapatan/konsumennya atau indosat saat ini sedang mengalami tekanan dalam menghadapi persaingan pasar. Kenapa aku bilang indosat ingin mengamankan pendapatan/konsumennya tentunya hal ini terjawab dengan pemaksaan sepihak untuk menggunakan pascabayar yang belum lagi harus digabungkan dengan paket dan wajib minimal berlangganan selama satu tahun. Indosat melakukan strategi yang sangat agresif untuk memperoleh inflow dari berbagai konsumen yang mungkin bisa diperoleh bahkan dari pelanggan lama seperti saya. Tentunya strategi ini cukup kreatif dan mengesalkan.

Kemungkinan kedua yaitu indosat menghadapi tekanan besar dalam persaingan pasar dengan pembatasan penggunaan nomor untuk setiap orang dan semakin banyaknya pesaing yang sudah masuk kedalam pasar Indonesia. Kita lihat beberapa perbandingan paket internet yang ditawarkan oleh beberapa operator yang ada di Indonesia sebagai berikut:

Paket Internet

	Telkomsel	Extra Combo XL	Nonstop Tri	Freedoom IM3	SmartFren
Harga	100.000	89.000	80.000	95.000	100.000
Kuota Utama	3,5 GB	10 GB	5 GB	20 GB	15 GB
Kuota 4g	2 GB		30 GB	5 GB
Kuota lainnya	5 GB	10 GB		3 GB / 7 hari 10 Gb Kuota Malam (jam 1-6)	15GB (jam 1-5)
SMS
Telpon		30 menit	30 Menit
Lainnya
Masa aktif	30 hari	30 hari	30 hari	30 Hari	30 Hari

Sumber: diolah oleh penulis, data per 15 Agustus 2018

Cakupan 4G (Orange) dan 4G+ (Merah) di Jabodetabek

Sumber : www.nperf.com , diakses 15 Agustus 2018

Sumber: https://tekno.kompas.com/read/2018/03/14/11360767/adu-internet-6-operator-telekomunikasi-di-indonesia-siapa-juaranya

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persaingan sangat ketat, semua operator menawarkan tarif yang serupa. Yang berarti bahwa perusahaan harus memiliki daya saing tersendiri yang menjadi cap yang melekat dalam benak setiap orang. Telkomsel dengan kualitas sinyal/layanan, XL dengan upayanya selalu terdepan dalam adopsi teknologi (dengan claim menjangkau 95% masyarakat Indonesia dan penerapan 4,5G). Lalu Indosat? Setidaknya bagi saya belum ada personal brand yang benar-benar melekat untuk saat ini tentunya hal ini berbeda bagi setiap orang dan ini merupakan output yang normal dari strategi pemasaran yang selama ini telah dilakukan oleh Indosat. Selain itu, konsumen juga memiliki preferensinya masing-masing walaupun secara spesifikasi paket yang ditawarkan serupa tapi apakah kualiatasnya sama? Apakah sesuai dengan kebutuhan konsumen?.

Sebenarnya praktik ‘pemaksaan’ ini tidak hanya dilakukan oleh marketing indosat. Teman saya yang menggunakan operator telkomsel juga termakan penawaran pascabayar dengan janji akan bisa dikembalikan ke prabayar jika merasa tidak puas. Namun kenyataannya saat dia ingin kembali ke prabayar tidak bisa dan dia harus berganti nomor. Baru-baru ini saya juga mendapatkan telpon dari marketing XL yang menawarkan pindah ke XLPrioritas dengan iming-iming tanpa deposit dan bisa kembali ke paket semula (marketing tidak bilang kembali ke prabayar, sangat licin sekali), penggunaan nama prioritas ini yang sangat catchy dan membuai seakan kita adalah konsumen prioritas dan istimewa padahal intinya juga sama yaitu menjadi pelanggan pascabayar. Mungkin teman-teman yang menggunakan operator lain juga mengalami hal yang serupa.

Kenapa aku tidak mau menggunakan pascabayar? Bukan karena suka gonta ganti kartu untuk dapat promo tapi keharusan tagihan minimum perbulan dan keharusan-keharusan lainnya lah yang menjadi faktor utamanya. Sekian dulu sharing pengalaman kali ini terimakasih

Tipe pembayaran pemerintah

Berdasarkan dokumen development of government payement program, jenis pembayaran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga tipe yaitu antar pemerintah, pemerintah ke swasta atau perorangan, pembayaran dari orang dan swasta ke pemerintah sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut world bank, Sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi adalah mekanisme yang dibentuk untuk memfasilitasi kliring dan penyelesaian transaksi keuangan moneter dan lainnya. Sistem pembayaran dan penyelesaian yang aman dan efisien berfungsi untuk:

1.       Mempromosikan pembangunan sektor ekonomi dan keuangan dengan mendukung pembagian biaya yang adil, distribusi sumber keuangan yang efisien, dan kepercayaan konsumen terhadap penggunaan uang.

2.       Dukung stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko penyelesaian terkait dengan transaksi keuangan dan memfasilitasi kelancaran arus likuiditas.

3.       Mengaktifkan akses ke akun transaksi sebagai sarana untuk menyimpan nilai dengan aman, dan melakukan dan menerima pembayaran, sehingga membantu memenuhi visi World Bank Group tentang Akses Keuangan Universal pada tahun 2020.

4.       Mendukung reformasi kritis di negara-negara yang rentan dan terkena dampak konflik, dan membantu memberikan bantuan tunai setelah terjadinya bencana alam untuk memfasilitasi upaya bantuan.

5.       Dukung digitalisasi pembayaran Pemerintah sebagai bagian dari pekerjaan lintas sektoral di bidang-bidang seperti reformasi Perlindungan Sosial, eGovernment dan Manajemen Keuangan Publik. Pekerjaan mencakup seluruh sisi pendapatan dan pengeluaran, termasuk program berskala besar seperti pengumpulan pajak, pembayaran gaji sektor publik, pengadaan publik dan pembayaran dari Pemerintah kepada Orang (G2P).

6.       Bank Dunia bekerja untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dengan memberikan bantuan finansial dan teknis serta saran kebijakan kepada pemerintah klien. Bank memberikan kontribusi terhadap penetapan, penilaian dan penerapan standar internasional. Bank juga memajukan dan menyebarkan pengetahuan sistem pembayaran.

Proses pembayaran

Perencanaan keuangan pemerintah tidak berbeda dengan praktik pada umumnya. Pengeluaran direncanakan dengan berdasarkan sumber daya yang tersedia, seperti pembayaran pajak, bea cukai, dan penerimanaan lainnya. Kementerian keuangan membagi anggaran ke berbagai instansi pemerintah sementara perbendaharaan biasanya bertanggungjawab untuk mengatur proses pembayaran ke dan dari pemerintah. Dari sisi pebayaran, dalam beberapa asus, perbendaharaan mentransfer dananya ke bank komersil untuk melakukan pembayaran. Dalam kasus lainnya, unit perbendaharaan dapat mentrasfer melalui bank komersil, tetapi tetap memiliki pengendalian terhadap kas, dana mengendap unit pemerintah yang ada di bank  dan melakukan konsolidasi kas. Sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sistem perbendaharaan yang tersentralisasi terdiri dari dua pilar utamayaitu:

a.       Adanya akun bank yang mengkonsentrasikan seluruh dana pemerintah dan pembayaran yang kemudian disebut treasury single account, biasanya berada di bank sentral.

b.       Sistem informasi yang menyediakan posisi kas terpusat secara real time dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memproses semua pembayaran. Sistem ini biasanya disebut integrated financial management information system (IFMIS)

Instrumen pembayaran dan sistem yang digunakan dalam program pembayaran pemerintah

Secara tradisional, pembayaran pemerintaah ke perorangaan dilakukan melalui kas, cek, dan pembayaran berbasis kas lainnya.  Nqmun, Selama 10-15 tahun terakhir banyak emerintah mengembangkan metode pembayaran secara elektronik. Sedangkan, pembayaran pemerintah ke swasta sebagian besar menggunakan cek atau transfer dana elektronik untuk menyelesaikan pembayaran dengan nominal besar dan menggunakan poduk berbasis kartu untuk nominal kecil.

Pembayaran dari individu /swasta ke pemerintah saat ini telah tersistem dan menggunakaan teknologi sehingga memungkinkan bank komersil untuk menyediakan jasa yang dibutuhkan pemerintah (transfer, collection tax). Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini banyak transaksi pembayaran ke pemerintah berbasis online dengan melalui transfer elektronik mapun pembayaran berbasis kartu sehingga memudahkan wajib pajak. Pada tahun 2010 world bank melakukan survei system pembayaran global kepada 130 negara dengan hasil sebagai berikut:

Catatan: metode pembayaran tidak bisa serta merta dijumlahkan sehingga menghasilkan total 100 persen karena adanya dua atau lebih metode pembayaran untuk satu transaksi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran dengan menggunakan kas sebagian besar sudah mulai ditinggalkan kecuali untuk transaksi pembayaran orang pribadi kepada pemerintah

Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan berbagai penggunaan mekanisme pembayaran dari sisi penerima pembayarannya:

Sedangkan dari sisi pembayar kelebihan dan kekurangan berbagai penggunaan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut

Pertimbangan terkait sistem pembayaran pemerintah

Pertimbangan utama menyangkut pembayaran pemerintahan dapat dikelompokkan secara luas di sekitar topik berikut:

1.       Keselamatan, efisiensi dan transparansi

Perhatian utama seluruh unit perbendaharaan di dunia adalah bagaimana pembayaran dapat dilakukan dengan aman berarti bahwa pembayaran terlaksana dengan baik dan benar serta besaran pembayaran yang seharusnya telah diterima oleh pihak yang berhak secara tepat waktu. Selain itu, perlu dipastikan juga semua pembayaran pemerintah diatur dengan efisien sehingga menjamin tercapainya operasional pemerintah yang lancar. Jika hal ini tidak tercapai maka akan menghasilkan kurangnya kepercayaan kepada pemerintah dari wajib pajak dan atau penerima dana.

2.       Lingkungan hukum dan peraturan mendukung;

Perlunya legal framework yang mendukung operasional mekanisme pembayaran pemerintah dan instrument pembayaran yang digunakan termasuk mengenai isu perlindungan konsumen.

3.       Masalah infrastruktur sistem pembayaran;

Infrastruktur sistem pembayaran terdiri dari tiga yaitu transaction infrastructure, clearing infrastructure, dan settlement infrastructure.

4.       Kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan dampak dari program ini.

Skala program pembayaran pemerintah di sebagian besar negara memberikan kesempatan untuk, melalui program yang sama, mempromosikan atau memfasilitasi tujuan ekonomi atau pembangunan selain transfer dana yang aman dan efisien ke / dari pemerintah.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan organisasi ekonomi antar-pemerintah yang dibentuk pada tahun 1960 dengan jumlah anggota saat ini sebanyak tiga puluh lima negara mulai dari Utara dan Selatan Amerika hingga Eropa dan Asia Pasifik. Organisasi ini memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tinggi dan meningkatkan standar hidup negara anggota dengan menjaga stabilitas keuangan dan berkontribusi dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dunia. Pada Tahun 2016 OECD melakukan survei kepada negara anggotanya untuk mengetahui reformasi dan modernisasi laporan keuangan tahunan selama dekade terakhir. Hasil survei tersebut tercantum dalam laporan yang berjudul Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a.        Dasar Akuntansi pada Negara-Negara OECD

Berdasarkan The 2016 OECD Accrual Survey dari tiga puluh empat negara yang disurvei, sebanyak dua puluh lima negara atau sebesar 73% menggunakan dasar akuntansi akrual untuk menyusun laporan keuangan tahunan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penggunaan basis akrual dibandingkan survei OECD yang pertama di tahun 2003 yang hanya seperempat saja dari negara-negara anggota yang sudah menggunakan sistem akuntansi akrual.

Sebanyak tiga negara, yakni Yunani, Portugal, dan Slovenia, atau sebesar 9% masih dalam proses transisi dari basis kas ke basis akrual karena proses transisi ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang. Negara-negara tersebut melaporkan beberapa bagian laporan keuangan dengan basis akrual dan beberapa bagian yang lain masih menggunakan basis kas.

Selain itu, terdapat enam negara atau sebesar 18% masih menggunakan basis kas dalam penyusunan laporan keuangan tahunannya. Akan tetapi, dua negara diantaranya, yaitu Irlandia dan Norwegia, sedang mempertimbangkan untuk menggunakan basis akrual di tingkat kementerian dan departemen yang berfungsi sebagai informasi tambahan. Dua negara lainnya, Italia dan Luxembourg, sedang dalam proses peralihan dari basis kas ke akrual. Hanya dua negara yaitu Jerman dan Belanda yang belum memiliki rencana untuk beralih menggunakan basis akrual untuk laporan keuangan tahunannya walaupun di Belanda khusus untuk laporan keuangan tingkat kementerian/departemennya sudah menggunakan basis akrual.

       Grafik 1. Persentase Penggunaan Dasar Akuntansi pada Negara-Negara OECD

          Sumber: The 2016 OECD Accrual Survey

Tabel 1. Dasar Akuntansi Negara-Negara OEDC

No.	Accrual Basis			Cash Basis	Cash Trasitioning to Accrual Basis
1	Australia	France	Poland	Germany	Greece
2	Austria	Hungary	Slovak Republic	Ireland	Portugal
3	Belgium	Iceland	Spain	Italy	Slovenia
4	Canada	Israël	Sweden	Luxembourg
5	Chile	Japan	Switzerland	Netherlands
6	Czech Republic	Korea	Turkey	Norway
7	Denmark	Mexico	United Kingdom
8	Estonia	New Zealand	United States
9	Finland

          Sumber: The 2016 OECD Accrual Survey

b.        Jenis-Jenis Laporan Keuangan Negara-Negara OECD

Berdasarkan The 2016 OECD Accrual Survey, negara-negara yang masih menggunakan basis kas atau basis kas menuju akrual hanya menerbitkan satu laporan utama pada akhir tahun. Negara-negara ini menyajikan laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi ataupun Statement of Cash-Flow. Setengah dari mereka, yakni Jerman, Irlandia, Portugal, Yunani, dan Slovenia, juga menyajikan Statement of Financial Position dan Statement of Financial Performance dalam format yang ringkas sebagai pelengkap informasi pada laporan pelaksanaan anggaran mereka.

Sedangkan negara-negara yang sudah menggunakan basis akrual untuk sistem akuntasi laporan keuangan memiliki lebih banyak jenis laporan keuangan tahunan walaupun tidak selalu menyajikan seluruh komponen laporan utama dan berbagai pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan standar internasional. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik 2, semua negara yang sudah menggunakan basis akrual menerbitkan Statement of Financial Position, Statement of Financial Performance, dan Disclosures.

Grafik 2

Persentase Jenis Laporan Keuangan Tahunan Negara- Negara OECD

                 Sumber: The 2016 OECD Accrual Surve

c.       Reformasi Akrual di Negara-Negara OECD

1)             Proses Reformasi

Berdasarkan The 2016 OECD Accrual Survey, sebesar 57% atau sembilan belas negara anggota OECD sudah melaksanakan sistem akuntansi akrual secara penuh, 22% atau delapan negara masih dalam proses transisi menuju basis akrual secara penuh, dan 12% atau empat negara masih berencana untuk melakukan transisi dari basis kas menjadi basis akrual sebagaimana dapat dilihat pada grafik 3. Sedangkan, terdapat tiga negara yakni Belanda, Norwegia, dan Jerman yang tidak berencana untuk menggunakan basis akrual sebagai sistem akuntansi negara mereka. Hal ini dikarenakan di Jerman kurang mendapatkan dukungan politik yang disebabkan oleh adanya anggapan bahwa keuntungan yang akan didapat dengan menggunakan basis akrual tidak akan melebihi biaya yang ditanggung untuk proses transisi. Sedangkan di Belanda disebabkan oleh penggunakan basis kas untuk penganggaran dan laporan keuangan dianggap sudah memberikan semua informasi yang dibutuhkan.

                                       Grafik 3. Status Reformasi Akrual

                 Sumber: The 2016 OECD Accrual Surve

2)             Tujuan Reformasi

Proses adopsi basis akrual merupakan bentuk inisiatif sebuah negara untuk melakukan reformasi manajemen publik. Dalam survei OECD Tahun 2016 ditemukan bahwa motivasi negara-negara OECD dalam melakukan reformasi adalah untuk menyajikan laporan keuangan negara yang wajar, untuk mengukur biaya kegiatan pemerintahan secara lebih akurat, memperkenalkan atau meningkatkan budaya kinerja, dan memodernisasi manajemen publik. Motivasi yang lain adalah sebagai berikut:

-            Transparansi dan akuntabilitas

·           Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

·           Menyajikan informasi keuangan negara secara wajar

·           Pengambilan keputusan yang tepat

·           Memenuhi persyaratan pelaporan eksternal

-            Pengelolaan sumber daya strategis

·           Memberikan informasi dan analisis kepada manajemen senior

·           Membantu pemerintah mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan

·           Membantu pengambilan keputusan yang tepat

·           Memperkuat kapasitas institusi dalam hal penganggaran, pengelolaan pengeluaran, dan pengelolaan keuangan aktivitas pemerintah

·           Meningkatkan orientasi kinerja termasuk evaluasi kebijakan

·           Mempermudah dalam perekrutan staf yang ahli ketika standar akuntasi pemerintah sebanding dengan standar yang digunakan oleh sektor privat

-       Menigkatkan kewaspadaan dan manajemen biaya

·           Menilai biaya kegiatan operasional, kebijakan, dan program pemerintah

·           Merekam nilai aset dan liabilitas

·           Mengukur hasil kinerja pemerintah

3)             Tantangan Reformasi Akuntansi

 Dalam proses reformasi ini, negara-negara OECD menghadapi beberapa tantangan umum seperti sulitnya mengidentifikasi dan menilai aset dan liabilitas karena beberapa negara tidak memiliki data yang dapat diandalkan. Selain itu juga terdapat tantangan ketika menggunakan sistem informasi dan teknologi yang baru, kesulitan mewujudkan perubahan di lembaga legislatif dimana persiapan laporan keuangan harus dibahas dengan pemimpin politik dan harus disepakati bersama sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Kebanyakan pemerintah menetapkan tahapan transisi terkait perubahan ke akuntasi akrual secara implisit atau eksplisit. Pemerintah mempertimbangkan jangka waktu realistis yang dibutuhkan untuk proses reformasi ini. Strategi kunci yang digunakan adalah dengan mengadopsi pendekatan fase per fase transisi untuk mengatasi tantangan tersebut, meminimalkan kegagalan, dan memaksimalkan kemungkinan keberhasilan penerapan basis akrual.  Selain itu, proses reformasi ini juga membutuhkan pengelolaan proyek yang efektif, kepemimpinan Kementerian Keuangan yang kuat, pentingnya memberikan pelatihan berkelanjutan dan asistensi kepada unit pelaksana, serta pentingnya manajemen sumber daya manusia.

Tantangan lain yang harus dihadapi antara lain untuk mengadaptasi kebijakan dan peraturan hukum yang sudah ada, mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi, mempersiapkan laporan keuangan secara tepat waktu, mempersiapkan keperluan audit dan kualifikasi audit, serta mengestimasi, mengawasi, dan mengendalikan biaya untuk proses reformasi ini.

4)             Pencapaian Tujuan Reformasi

Menurut The 2016 OECD Accrual Survey, setengah Ministry of Finance negara-negara OECD mengatakan bahwa beberapa tujuan dari reformasi sudah sepenuhnya tercapai, sepertiganya mengatakan bahwa masih sebagian saja yang tercapai, dan sisanya mengatakan bahwa tujuannya belum tercapai. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, beberapa negara memiliki inovasi agar informasi akrual lebih mudah dipahami dan digunakan untuk penentuan keputusan anggaran. Seperti Austria mencoba mengurangi jangka waktu untuk menerbitkan laporan keuangan sehingga sudah tersedia pada awal fase proses perencanaan anggaran. Inggris mencoba menyederhanakan laporan keuangannya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan Selandia Baru memiliki Investment Statement yang berisi mengenai penilaian kinerja pemerintah dalam mengelola aset dan liabilitasnya untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pembuat keputusan tentang efisiensi manajemen publik.