Be Positive, Full of Passion and Ideas

Tipe pembayaran pemerintah Berdasarkan dokumen development of government payement program, jenis pembayaran pemerintah dapat diklasi...

MEKANISME PEMBAYARAN PEMERINTAH MENURUT WORLD BANK



Tipe pembayaran pemerintah
Berdasarkan dokumen development of government payement program, jenis pembayaran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga tipe yaitu antar pemerintah, pemerintah ke swasta atau perorangan, pembayaran dari orang dan swasta ke pemerintah sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut world bank, Sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi adalah mekanisme yang dibentuk untuk memfasilitasi kliring dan penyelesaian transaksi keuangan moneter dan lainnya. Sistem pembayaran dan penyelesaian yang aman dan efisien berfungsi untuk:
1.       Mempromosikan pembangunan sektor ekonomi dan keuangan dengan mendukung pembagian biaya yang adil, distribusi sumber keuangan yang efisien, dan kepercayaan konsumen terhadap penggunaan uang.
2.       Dukung stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko penyelesaian terkait dengan transaksi keuangan dan memfasilitasi kelancaran arus likuiditas.
3.       Mengaktifkan akses ke akun transaksi sebagai sarana untuk menyimpan nilai dengan aman, dan melakukan dan menerima pembayaran, sehingga membantu memenuhi visi World Bank Group tentang Akses Keuangan Universal pada tahun 2020.
4.       Mendukung reformasi kritis di negara-negara yang rentan dan terkena dampak konflik, dan membantu memberikan bantuan tunai setelah terjadinya bencana alam untuk memfasilitasi upaya bantuan.
5.       Dukung digitalisasi pembayaran Pemerintah sebagai bagian dari pekerjaan lintas sektoral di bidang-bidang seperti reformasi Perlindungan Sosial, eGovernment dan Manajemen Keuangan Publik. Pekerjaan mencakup seluruh sisi pendapatan dan pengeluaran, termasuk program berskala besar seperti pengumpulan pajak, pembayaran gaji sektor publik, pengadaan publik dan pembayaran dari Pemerintah kepada Orang (G2P).
6.       Bank Dunia bekerja untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran dengan memberikan bantuan finansial dan teknis serta saran kebijakan kepada pemerintah klien. Bank memberikan kontribusi terhadap penetapan, penilaian dan penerapan standar internasional. Bank juga memajukan dan menyebarkan pengetahuan sistem pembayaran.

Proses pembayaran
Perencanaan keuangan pemerintah tidak berbeda dengan praktik pada umumnya. Pengeluaran direncanakan dengan berdasarkan sumber daya yang tersedia, seperti pembayaran pajak, bea cukai, dan penerimanaan lainnya. Kementerian keuangan membagi anggaran ke berbagai instansi pemerintah sementara perbendaharaan biasanya bertanggungjawab untuk mengatur proses pembayaran ke dan dari pemerintah. Dari sisi pebayaran, dalam beberapa asus, perbendaharaan mentransfer dananya ke bank komersil untuk melakukan pembayaran. Dalam kasus lainnya, unit perbendaharaan dapat mentrasfer melalui bank komersil, tetapi tetap memiliki pengendalian terhadap kas, dana mengendap unit pemerintah yang ada di bank  dan melakukan konsolidasi kas. Sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut ini.


Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sistem perbendaharaan yang tersentralisasi terdiri dari dua pilar utamayaitu:
a.       Adanya akun bank yang mengkonsentrasikan seluruh dana pemerintah dan pembayaran yang kemudian disebut treasury single account, biasanya berada di bank sentral.
b.       Sistem informasi yang menyediakan posisi kas terpusat secara real time dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memproses semua pembayaran. Sistem ini biasanya disebut integrated financial management information system (IFMIS)

Instrumen pembayaran dan sistem yang digunakan dalam program pembayaran pemerintah
Secara tradisional, pembayaran pemerintaah ke perorangaan dilakukan melalui kas, cek, dan pembayaran berbasis kas lainnya.  Nqmun, Selama 10-15 tahun terakhir banyak emerintah mengembangkan metode pembayaran secara elektronik. Sedangkan, pembayaran pemerintah ke swasta sebagian besar menggunakan cek atau transfer dana elektronik untuk menyelesaikan pembayaran dengan nominal besar dan menggunakan poduk berbasis kartu untuk nominal kecil.
Pembayaran dari individu /swasta ke pemerintah saat ini telah tersistem dan menggunakaan teknologi sehingga memungkinkan bank komersil untuk menyediakan jasa yang dibutuhkan pemerintah (transfer, collection tax). Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini banyak transaksi pembayaran ke pemerintah berbasis online dengan melalui transfer elektronik mapun pembayaran berbasis kartu sehingga memudahkan wajib pajak. Pada tahun 2010 world bank melakukan survei system pembayaran global kepada 130 negara dengan hasil sebagai berikut:

Catatan: metode pembayaran tidak bisa serta merta dijumlahkan sehingga menghasilkan total 100 persen karena adanya dua atau lebih metode pembayaran untuk satu transaksi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembayaran dengan menggunakan kas sebagian besar sudah mulai ditinggalkan kecuali untuk transaksi pembayaran orang pribadi kepada pemerintah


Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan berbagai penggunaan mekanisme pembayaran dari sisi penerima pembayarannya:



Sedangkan dari sisi pembayar kelebihan dan kekurangan berbagai penggunaan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut





Pertimbangan terkait sistem pembayaran pemerintah

Pertimbangan utama menyangkut pembayaran pemerintahan dapat dikelompokkan secara luas di sekitar topik berikut:
1.       Keselamatan, efisiensi dan transparansi
Perhatian utama seluruh unit perbendaharaan di dunia adalah bagaimana pembayaran dapat dilakukan dengan aman berarti bahwa pembayaran terlaksana dengan baik dan benar serta besaran pembayaran yang seharusnya telah diterima oleh pihak yang berhak secara tepat waktu. Selain itu, perlu dipastikan juga semua pembayaran pemerintah diatur dengan efisien sehingga menjamin tercapainya operasional pemerintah yang lancar. Jika hal ini tidak tercapai maka akan menghasilkan kurangnya kepercayaan kepada pemerintah dari wajib pajak dan atau penerima dana.
2.       Lingkungan hukum dan peraturan mendukung;
Perlunya legal framework yang mendukung operasional mekanisme pembayaran pemerintah dan instrument pembayaran yang digunakan termasuk mengenai isu perlindungan konsumen.
3.       Masalah infrastruktur sistem pembayaran;
Infrastruktur sistem pembayaran terdiri dari tiga yaitu transaction infrastructure, clearing infrastructure, dan settlement infrastructure.
4.       Kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan dampak dari program ini.
Skala program pembayaran pemerintah di sebagian besar negara memberikan kesempatan untuk, melalui program yang sama, mempromosikan atau memfasilitasi tujuan ekonomi atau pembangunan selain transfer dana yang aman dan efisien ke / dari pemerintah.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Cari

Translate

catatan

seluruh konten dalam website ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili tempat saya bekerja maupun tempat saya menempuh pendidikan