Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan
organisasi ekonomi antar-pemerintah yang dibentuk pada tahun 1960 dengan jumlah
anggota saat ini sebanyak tiga puluh lima negara mulai dari Utara dan Selatan
Amerika hingga Eropa dan Asia Pasifik. Organisasi ini memiliki tujuan salah
satunya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tinggi dan
meningkatkan standar hidup negara anggota dengan menjaga stabilitas keuangan
dan berkontribusi dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dunia. Pada Tahun
2016 OECD melakukan survei kepada negara anggotanya untuk mengetahui reformasi
dan modernisasi laporan keuangan tahunan selama dekade terakhir. Hasil survei
tersebut tercantum dalam laporan yang berjudul Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries yang
akan dijelaskan sebagai berikut.
a.
Dasar
Akuntansi pada Negara-Negara OECD
Berdasarkan The 2016 OECD
Accrual Survey dari tiga puluh empat negara yang disurvei, sebanyak dua puluh
lima negara atau sebesar 73% menggunakan dasar akuntansi akrual untuk menyusun
laporan keuangan tahunan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi
peningkatan jumlah penggunaan basis akrual dibandingkan survei OECD yang
pertama di tahun 2003 yang hanya seperempat saja dari negara-negara anggota
yang sudah menggunakan sistem akuntansi akrual.
Sebanyak tiga negara,
yakni Yunani, Portugal, dan Slovenia, atau sebesar 9% masih dalam proses
transisi dari basis kas ke basis akrual karena proses transisi ini sangat
kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang. Negara-negara tersebut melaporkan
beberapa bagian laporan keuangan dengan basis akrual dan beberapa bagian yang
lain masih menggunakan basis kas.
Selain itu, terdapat enam
negara atau sebesar 18% masih menggunakan basis kas dalam penyusunan laporan
keuangan tahunannya. Akan tetapi, dua negara diantaranya, yaitu Irlandia dan
Norwegia, sedang mempertimbangkan untuk menggunakan basis akrual di tingkat
kementerian dan departemen yang berfungsi sebagai informasi tambahan. Dua
negara lainnya, Italia dan Luxembourg, sedang dalam proses peralihan dari basis
kas ke akrual. Hanya dua negara yaitu Jerman dan Belanda yang belum memiliki
rencana untuk beralih menggunakan basis akrual untuk laporan keuangan
tahunannya walaupun di Belanda khusus untuk laporan keuangan tingkat
kementerian/departemennya sudah menggunakan basis akrual.
Grafik 1. Persentase Penggunaan Dasar Akuntansi pada Negara-Negara OECD
Sumber: The
2016 OECD Accrual Survey
Tabel 1. Dasar Akuntansi Negara-Negara OEDC
No.
|
Accrual Basis
|
Cash Basis
|
Cash Trasitioning to Accrual Basis
|
||
1
|
Australia
|
France
|
Poland
|
Germany
|
Greece
|
2
|
Austria
|
Hungary
|
Slovak Republic
|
Ireland
|
Portugal
|
3
|
Belgium
|
Iceland
|
Spain
|
Italy
|
Slovenia
|
4
|
Canada
|
Israël
|
Sweden
|
Luxembourg
|
|
5
|
Chile
|
Japan
|
Switzerland
|
Netherlands
|
|
6
|
Czech Republic
|
Korea
|
Turkey
|
Norway
|
|
7
|
Denmark
|
Mexico
|
United Kingdom
|
||
8
|
Estonia
|
New Zealand
|
United States
|
||
9
|
Finland
|
||||
Sumber: The
2016 OECD Accrual Survey
b.
Jenis-Jenis
Laporan Keuangan Negara-Negara OECD
Berdasarkan The 2016 OECD
Accrual Survey, negara-negara yang masih menggunakan basis kas atau basis kas
menuju akrual hanya menerbitkan satu laporan utama pada akhir tahun.
Negara-negara ini menyajikan laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi
ataupun Statement of Cash-Flow.
Setengah dari mereka, yakni Jerman, Irlandia, Portugal, Yunani, dan Slovenia,
juga menyajikan Statement of Financial
Position dan Statement of Financial
Performance dalam format yang ringkas sebagai pelengkap informasi pada
laporan pelaksanaan anggaran mereka.
Sedangkan negara-negara
yang sudah menggunakan basis akrual untuk sistem akuntasi laporan keuangan memiliki
lebih banyak jenis laporan keuangan tahunan walaupun tidak selalu menyajikan
seluruh komponen laporan utama dan berbagai pengungkapan yang diperlukan sesuai
dengan standar internasional. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik 2, semua
negara yang sudah menggunakan basis akrual menerbitkan Statement of Financial Position, Statement of Financial Performance,
dan Disclosures.
Grafik 2
Persentase Jenis Laporan Keuangan
Tahunan Negara- Negara OECD
Sumber: The 2016 OECD Accrual Surve
c.
Reformasi
Akrual di Negara-Negara OECD
1)
Proses Reformasi
Berdasarkan The 2016 OECD Accrual Survey, sebesar 57%
atau sembilan belas negara anggota OECD sudah melaksanakan sistem akuntansi
akrual secara penuh, 22% atau delapan negara masih dalam proses transisi menuju
basis akrual secara penuh, dan 12% atau empat negara masih berencana untuk
melakukan transisi dari basis kas menjadi basis akrual sebagaimana dapat
dilihat pada grafik 3. Sedangkan, terdapat tiga negara yakni Belanda, Norwegia,
dan Jerman yang tidak berencana untuk menggunakan basis akrual sebagai sistem
akuntansi negara mereka. Hal ini dikarenakan di Jerman kurang mendapatkan dukungan
politik yang disebabkan oleh adanya anggapan bahwa keuntungan yang akan didapat
dengan menggunakan basis akrual tidak akan melebihi biaya yang ditanggung untuk
proses transisi. Sedangkan di Belanda disebabkan oleh penggunakan basis kas
untuk penganggaran dan laporan keuangan dianggap sudah memberikan semua
informasi yang dibutuhkan.
Grafik
3. Status Reformasi Akrual
Sumber: The 2016 OECD Accrual Surve
2)
Tujuan Reformasi
Proses adopsi basis akrual merupakan bentuk inisiatif
sebuah negara untuk melakukan reformasi manajemen publik. Dalam survei OECD
Tahun 2016 ditemukan bahwa motivasi negara-negara OECD dalam melakukan
reformasi adalah untuk menyajikan laporan keuangan negara yang wajar, untuk mengukur
biaya kegiatan pemerintahan secara lebih akurat, memperkenalkan atau
meningkatkan budaya kinerja, dan memodernisasi manajemen publik. Motivasi yang
lain adalah sebagai berikut:
-
Transparansi dan akuntabilitas
·
Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas
·
Menyajikan informasi keuangan negara secara
wajar
·
Pengambilan keputusan yang tepat
·
Memenuhi persyaratan pelaporan eksternal
-
Pengelolaan sumber daya strategis
·
Memberikan informasi dan analisis kepada
manajemen senior
·
Membantu pemerintah mengimplementasikan
strategi yang telah ditetapkan
·
Membantu pengambilan keputusan yang tepat
·
Memperkuat kapasitas institusi dalam hal
penganggaran, pengelolaan pengeluaran, dan pengelolaan keuangan aktivitas
pemerintah
·
Meningkatkan orientasi kinerja termasuk
evaluasi kebijakan
·
Mempermudah dalam perekrutan staf yang
ahli ketika standar akuntasi pemerintah sebanding dengan standar yang digunakan
oleh sektor privat
- Menigkatkan
kewaspadaan dan manajemen biaya
·
Menilai biaya kegiatan operasional,
kebijakan, dan program pemerintah
·
Merekam nilai aset dan liabilitas
·
Mengukur hasil kinerja pemerintah
3)
Tantangan Reformasi Akuntansi
Dalam proses
reformasi ini, negara-negara OECD menghadapi beberapa tantangan umum seperti
sulitnya mengidentifikasi dan menilai aset dan liabilitas karena beberapa
negara tidak memiliki data yang dapat diandalkan. Selain itu juga terdapat
tantangan ketika menggunakan sistem informasi dan teknologi yang baru, kesulitan
mewujudkan perubahan di lembaga legislatif dimana persiapan laporan keuangan
harus dibahas dengan pemimpin politik dan harus disepakati bersama sesuai
dengan waktu yang sudah ditentukan.
Kebanyakan pemerintah menetapkan tahapan transisi terkait
perubahan ke akuntasi akrual secara implisit atau eksplisit. Pemerintah mempertimbangkan
jangka waktu realistis yang dibutuhkan untuk proses reformasi ini. Strategi
kunci yang digunakan adalah dengan mengadopsi pendekatan fase per fase transisi
untuk mengatasi tantangan tersebut, meminimalkan kegagalan, dan memaksimalkan
kemungkinan keberhasilan penerapan basis akrual. Selain itu, proses reformasi ini juga
membutuhkan pengelolaan proyek yang efektif, kepemimpinan Kementerian Keuangan
yang kuat, pentingnya memberikan pelatihan berkelanjutan dan asistensi kepada
unit pelaksana, serta pentingnya manajemen sumber daya manusia.
Tantangan lain yang harus dihadapi antara lain untuk mengadaptasi
kebijakan dan peraturan hukum yang sudah ada, mempersiapkan laporan keuangan
konsolidasi, mempersiapkan laporan keuangan secara tepat waktu, mempersiapkan
keperluan audit dan kualifikasi audit, serta mengestimasi, mengawasi, dan
mengendalikan biaya untuk proses reformasi ini.
4)
Pencapaian Tujuan Reformasi
Menurut The 2016 OECD Accrual Survey, setengah
Ministry of Finance negara-negara OECD mengatakan bahwa beberapa tujuan dari
reformasi sudah sepenuhnya tercapai, sepertiganya mengatakan bahwa masih
sebagian saja yang tercapai, dan sisanya mengatakan bahwa tujuannya belum
tercapai. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, beberapa negara memiliki
inovasi agar informasi akrual lebih mudah dipahami dan digunakan untuk
penentuan keputusan anggaran. Seperti Austria mencoba mengurangi jangka waktu
untuk menerbitkan laporan keuangan sehingga sudah tersedia pada awal fase
proses perencanaan anggaran. Inggris mencoba menyederhanakan laporan
keuangannya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan Selandia Baru
memiliki Investment Statement yang berisi mengenai penilaian kinerja pemerintah
dalam mengelola aset dan liabilitasnya untuk menginformasikan kepada masyarakat
dan pembuat keputusan tentang efisiensi manajemen publik.
